TRISNO MARSA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang, 5.97% dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan, terpencil, terisolir, tertinggal dan perbatasan negara, yang bermata pencaharian sebagai: petani kecil, buruh, nelayan dan sebagian lain merupakan kelompok masyarakat miskin perkotaan yang bermata pencaharian sebagai buruh serabutan atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Kondisi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tergolong rendah. Untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu Negara, United Nations Development Program (UNDP) salah satunya adalah angka melek aksara sebagai variabel penting dari indeks pendidikan, di samping rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tersebut diantaranya melalui program pemberantasan buta aksara.

Keberhasilan pelaksanaan pembangungan nasional di bidang pendidikan nonformal dan informal sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan secara tidak langsung akan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam menentukan masa depannya, sehingga masyarakat menjadi semakin mandiri. Masyarakat merupakan sumber inspirasi, kreatifitas dan ilmu yang tidak pernah kering. Masyarakat dengan segala dinamikanya terus berubah dan berkembang setiap saat. Bentuk konkrit dapat terlihat dari lahirnya kesadaran bahwa masyarakat merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk membangun dirinya sendiri.

Sejak PKBM digulirkan pada tahun 1998, pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas layanan PKBM. Sampai dengan akhir tahun 2010 jumlah PKBM yang mempunyai NILEM tercatat 4.281 lembaga. Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan luasnya sasaran layanan PNF dan semakin bervariasinya jenis keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu PKBM dituntut untuk terus dapat mengembangkan program-programnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut tercapai apabila dalam penyelenggaraannya, PKBM mampu melakukan berbagai terobosan, inovasi, sinergi dan kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Strategi ini digunakan agar dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, senantiasa berada dalam koridor pemberdayaan masyarakat, sehingga program bermakna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung keperluan tersebut, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memandang perlu untuk memberikan bantuan peningkatan mutu kelembagaan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM). Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana hibah/block grant ”Bantuan Peningkatan Mutu Kelembagaan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”..

B. Dasar hukum

a. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

c. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 2009.

g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2010.

C. Tujuan Acuan

1. Tujuan Program

Program Bantuan Peningkatan Mutu Kelembagaan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertujuan memberikan bantuan dana hibah dalam rangka peningkatan mutu/kualitas organisasi Forum Komunikasi PKBM.

2. Tujuan Acuan

Acuan Peningkatan Mutu Kelembagaan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertujuan untuk:

a. Sebagai acuan bagi FK-PKBM dalam melaksanakan program bantuan ini, agar pengunaan dana bantuan dapat tepat sasaran dan tujuan, serta efisien, sehingga terjadi peningkatan kualitas pengelolaan forum dalam rangka mendukung peningkatan mutu program PKBM di bidang pendidikan keaksaraan.

b. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan seleksi, menetapkan, menyalurkan dana, dan evaluasi terhadap lembaga calon penerima bantuan

D. Pengertian

1. Peningkatan mutu kelembagaan merupakan segala bentuk kegiatan yang berorientasi pada perbaikan manajemen atau tata kelola, efisiensi organisasi, profesionalisme SDM, dan sumberdaya lainnya yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung peningkatan mutu pengelolaan Forum Komunikasi PKBM pada tingkat Pengurus Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung program PKBM di wilayahnya masing-masing khususnya di bidang pendidikan keaksaraan.

2. Bantuan dana peningkatan mutu kelembagaan adalah dana yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada FK-PKBM yang harus digunakan untuk membantu upaya memperkuat kelembagaan dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan FK-PKBM di setiap tingkatan dalam rangka mendukung program PKBM di wilayahnya masing-masing khususnya di bidang pendidikan keaksaraan.

3. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat FK-PKBM merupakan wadah organisasi himpunan PKBM di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk dan diatur dalam suatu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi PKBM Indonesia.

BAB II

SASARAN, ALOKASI BANTUAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran Pemberian Dana Bantuan

Sasaran program dana bantuan ini adalah sebagai berikut:

Jenis Sasaran	Keterangan
FK-PKBM Indonesia (Pusat)	Dana bantuan langsung diberikan tanpa seleksi kompetisi, tetapi tetap mengikuti persyaratan administrasi
FK-PKBM Provinsi	Dana bantuan diberikan melalui kompetisi
FK-PKBM Kabupaten/Kota	Dana bantuan diberikan melalui kompetisi

B. Besar Bantuan

Besarnya dana bantuan untuk setiap Forum yang telah memenuhi persyaratan dan penilaian adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Alokasi penggunaan dana bantuan mengacu pada rincian sebagai berikut:

No.	Penggunaan	Besaran Alokasi (%)
1.	Penyusunan rencana kerja dan validasi data. Khusus validasi data: · Profil PKBM di wilayah binaan masing-masing · Untuk FK-PKBM Provinsi: validasi data NILEM · Untuk FK-PKBM Kab/Kota: validasi data potensi	50%
2.	Sarana Pendukung kegiatan forum/sekretariat	15%
3.	Peningkatan mutu SDM Forum	30%
4.	Administrasi dan Pelaporan	5%
	Jumlah	100%

Penjelasan:

Penyusunan rencana kerja; semua forum yang mendapatkan bantuan harus menyusun rencana kerja kelembagaan dan program yang akan dilaksanakan tahun 2011 (buku rencana kerja)
Validasi data; berisi informasi data terbaru tahun 2011 berdasarkan data tahun 2010 yang telah dibantu untuk melengkapi data NILEM.
Data potensi; berisi tentang topografi wilayah (format terlampir)
Sarana pendukung kegiatan untuk kesekretariatan, seperti ATK, bahan habis pakai dan sarana perkantoran.
Peningkatan mutu sumber daya manusia; kegiatan pelatihan untuk pengurus forum yang dilakukan oleh pihak ketiga (perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga profesi) dalam meningkatkan kemampuan manajemen organisasi/forum dan penyusunan program strategis pendidikan masyarakat (hasil pelatihan dibuktikan dengan sertifikat dan materi kegiatan).
Administrasi dan pelaporan; kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan dan pelaporan awal dan akhir.

C. Persyaratan

Penerima dana bantuan ini adalah FK-PKBM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Lembaga Forum yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 1 (satu) tahun dan aktif melakukan kegiatan.
Melampirkan Surat keputusan kepengurusan forum yang berlaku.
Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat pada masing-masing tingkatan sesuai dengan keberadaan organisasi forum.
Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi FK-PKBM.
Diprioritaskan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/organisasi FK-PKBM.
Memiliki struktur lembaga/organisasi dan uraian tugasnya yang jelas.
Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas didukung oleh sarana kesekretariatan forum.

Semua dokumen yang merupakan bukti pemenuhan persyaratan tersebut di atas, harus disertakan sebagai lampiran proposal yang diajukan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN

A. Tahapan Pelaksanaan

Pengajuan dan penyaluran dana peningkatan mutu kelembagaan FK-PKBM, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program dana bantuan.

2. Penerimaan dan registrasi proposal.

3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal.

4. Penilaian proposal oleh tim penilai independen yang ditetapkan oleh direktorat.

5. Verifikasi atau visitasi terhadap lembaga/organisasi calon penerima bantuan.

6. Usulan penetapan lembaga penerima dana bantuan.

7. Penetapan lembaga/organisasi penerima dana bantuan.

8. Penandatanganan akad kerjasama.

9. Pengajuan dan penyaluran (transfer) dana bantuan ke rekening atas nama Forum PKBM.

Penyusunan Proposal

Proposal Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM harus disusun dengan mengacu pada sistematika yang ada dalam pedoman ini (BAB IV).

Pengajuan Proposal

Lembaga pengusul harus menyampaikan proposal lengkap dengan lampirannya kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat sebagai berikut;

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional,

Up. Subdit Kelembagaan dan Kemitraan

Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270.

Proposal yang diajukan sebanyak 1 rangkap ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan 1 rangkap ditembuskan kepada Dinas pendidikan Provinsi. Tanda bukti pengiriman dan atau tanda terima tembusan dilampirkan dalam proposal yang dikirim ke pusat. batas waktu pengiriman proposal ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya diterima pada tanggal 30 Juni 2011(cap pos).

Penilaian Proposal

Setiap proposal akan dinilai oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdiknas.

Penilaian proposal dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, penilaian administrative.

Merupakan penilaian berdasarkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan di dalam acuan. Penilaian dilakukan oleh tim sekretariat dengan ketentuan:

1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur.

2) Proposal yang lolos seleksi administratif akan diteruskan ke penilaian tahap kedua.

b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi:

Merupakan penilaian substansi program yang akan dilakukan oleh FK-PKBM, sesuai dengan proposal yang diajukan berdasarkan acuan. Penilaian substansi/isi dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh direktorat, dengan ketentuan;

1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score).

2) Bobot (score) penilaian meliputi, kesesuaian isi proposal dengan sistematika dalam acuan, rencana pelaksanaan program, proporsi anggaran dan rencana hasil yang akan dicapai.

3) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian, sehingga diperoleh daftar calon lembaga/organisasi penerima dana bantuan.

4) Untuk menjaga objektifitas dan kepastian atas eksistensi dilakukan verifikasi /visitasi ke lapangan.

Hasil penilaian berupa berita acara penilaian yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilai diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraaan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan FK-PKBM penerima dana bantuan.

Penetapan Penerima Dana Bantuan

Penerima dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh tim penilai, yang diteruskan Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai pertimbangan dalam menetapkan FK-PKBM penerima dana bantuan dengan menerbitkan Surat Keputusan.

2. Surat Keputusan tersebut dikirimkan kepada FK-PKBM yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

3. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, melakukan penandatanganan akad kerjasama dan dokumen bantuan dengan FK-PKBM yang bersangkutan.

Penyaluran Dana Bantuan

Dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat disalurkan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan ke Biro Keuangan Kemdiknas untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke KPPN Jakarta III untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. KPPN Jakarta III meminta Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening atas nama FK-PKBM.

Pertanggungjawaban Dana Bantuan

FK-PKBM yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan wajib melakukan hal-hal berikut:

1. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan yang disepakati dalam Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas kegiatan atas bantuan sosial program pendampingan peningkatan mutu FK-PKBM ini maka perlu dilakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap FK-PKBM penerima dana secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap FK-PKBM.

3. Selain itu lembaga pengawas di Pusat yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan BPK, serta pengawas daerah Bawasda, dapat melakukan pemantauan/pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Evaluasi Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi beserta jajarannya, lembaga pengawas pusat maupun daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara langsung, dimana Tim Pusat/Daerah melakukan evaluasi langsung ke FK-PKBM

2. Evaluasi dengan mengundang pimpinan FK-PKBM ke suatu tempat untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan evaluasi ditekankan pada aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan sesuai tujuan, sasaran dan lingkup kegiatan dalam acuan.

C. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program peningkatan mutu kelembagaan pada FK-PKBM yang telah dilakukan, maka perlu disusun laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan hasil pelaksanaan program disusun oleh lembaga FK-PKBM sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, dengan mengacu pada sistematika penyusunan laporan seperti tertera dalam lampiran acuan ini.

2. Laporan hasil pelaksanaan program bertujuan untuk:

a. mengetahui hasil pelaksanaan program, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan dukungan yang diperoleh dalam pelaksanaan program.

b. memenuhi persyaratan administrasi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara program.

3. Lembaga FK-PKBM menyusun dan mengirimkan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan awal

Laporan yang disusun FK-PKBM berupa bukti penerimaan dana bantuan dan rencana pelaksanaan kegiatan atas bantuan yang diterima. Waktu penyampaian laporan awal maksimal 2 minggu setelah penerimaan bantuan.

b. Laporan akhir

Merupakan laporan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan di FK-PKBM selesai, yang penyusunannya sesuai acuan penyusunan laporan sebagaimana terlampir. Laporan akhir kegiatan oleh FK-PKBM antara lain menyertakan lampiran tentang:

1) Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku

2) Data dan Profil PKBM di wilayahnya

3) Dokumen pendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian acuan ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para pengurus FK-PKBM dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan program, serta pembinaan terhadap PKBM di wilayahnya.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam acuan ini, diharapkan proses penyelenggaraan program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan FK-PKBM ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: mitra.dikmas@yahoo.co.id Website: www.dikmas.net.

Lampiran 1

CONTOH FORMAT PENYUSUNAN PROPOSAL

A. Cover/Judul Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN FK-PKBM

Diajukan kepada:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Kementerian Pendidikan Nasional

Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh :

Nama Lembaga FK-PKBM : ........................

Alamat : ........................

Nomor Telepon/HP/Fax : ............................

b. Surat Rekomendasi

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .............. menerangkan bahwa:

Nama FK-PKBM : ...........................................................

Ketua FK-PKBM : ...........................................................

Alamat FK-PKBM : .........................................................

Nomor Telepon/HP/Fax : ...................................................

adalah lembaga FK-PKBM yang memiliki kelayakan dalam menyelenggarakan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM, untuk seterusnya dinyatakan layak mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (atau Dinas Pendidikan Provinsi .........) untuk memperoleh dana Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM Tahun 2011.

Apabila FK-PKBM yang bersangkutan mendapatkan bantuan maka kami sanggup memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.................................., 2011

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …………….

(....................................)

c. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinan FK-PKBM………………..

Nama : …………..……………………………………

Jabatan : ……………………..…………………………

Alamat Lembaga : …………..……………………………………

Telepon/HP/Fax. : …………..……………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

1. Menyelenggarakan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama

2. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan, yaitu:

a. Laporan awal, disampaikan paling lambat dua minggu setelah dana diterima.

b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan.

3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program.

4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, dan sanggup bertanggungjawab secara hukum dalam proses hukum apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran atas penggunaan dana bantuan.

5. Bertanggungjawab sepenuhnya mengembalikan dana bantuan dikemudian hari, sesuai hasil evaluasi atau keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap, kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun pelaksanaan program.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……………………. 2011

Yang Membuat Pernyataan

(…………..………………….)

Profil FK-PKBM

PROFIL FK-PKBM

1. IDENTITAS KELEMBAGAAN

1.	Nama FK-PKBM
2.	Alamat Lembaga
3.	Tanggal Berdiri
4.	Akte Notaris/Perijinan
5.	Rekening Bank
6.	NPWP (jika ada)

7.	Kepengurusan	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir

2. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI

1.	Status Lahan/Bangunan	· Luas Tanah · Luas Bangunan	...... m2 ....... m2	Milik sendiri/sewa
2.	Rincian Bangunan	· Ruang Tamu · Ruang Sekretariat · Ruang Kantor Pengurus · Ruang Belajar Teori · Ruang Praktek Keterampilan · Ruang Bermain/Belajar · Ruang Serbaguna · Ruang Usaha/Produksi · Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan · Ruang Penjaga/Satpam · Ruang Mushola/tempat ibadah · Ruang Dapur · Toilet/MCK		· ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang · ................ ruang
3.	Sarana/ Fasilitas Pembelajaran dan Pelatihan, antara lain:	· Kursi Tamu · Meja/kursi/lemari Sekretariat · Meja/kursi/lemari Kantor · Meja/kursi Ruang Belajar Teori · Meja/kursi Ruang Keterampilan · APE Paud · Lemari/rak buku · Mesin tik manual · Komputer · Printer · Mesin faksimile/telepon · Alat keterampilan menjahit · Alat keterampilan memasak · Papan tulis · Alat musik · Buku/modul/bahan belajar lain · Mobil operasional		· .................. set · .................. set · .................. set · .................. set · .................. set · .................paket · .................. unit · .................. unit · .................. unit · .................. unit · .................. set · ................paket · ................ paket · ............. lembar · .................. set · .................. eks · .................. unit

3. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

a) Dukungan dana yang pernah diperoleh

No.	Nama/Jenis Dana	Instansi/Lembaga Pemberi Dana	Tahun	Jumlah Dana
No.	Nama/Jenis Dana	Instansi/Lembaga Pemberi Dana	Tahun	Barang/Jasa	Dana (Rp)

b) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja

No.	Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi	Bentuk Kerjasama/Kemitraan	Bulan & Tahun Pelaksanaan

4. PRESTASI YANG DIMILIKI

a) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No.	Bentuk Pengabdian	Tujuan	Lama Kegiatan

b) Penghargaan yang pernah diperoleh

No.	Bentuk Penghargaan	Diperoleh Dari	Tahun

c) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti oleh pengurus

No.	Jenis Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan	Lama Pelatihan	Tahun	Tempat Pelatihan

6. PROGRAM YANG DIUSULKAN

a) Uraian program yang diusulkan

No	Uraian Program	Penjelasan *)
1.	Jenis Program/Kegiatan	………………………..…………………………. ………………………..………………………….
2.	Tujuan	3. Umum (1 paragraf) 4. Khusus a…….. b…….. c. dst
3.	Hasil yang diharapkan	Disesuaikan acuan (lihat Bab II), uraikan secara rinci………………..………………………….
4.	Deskripsi kegiatan	a. rencana kerja diuraikan apa yang akan dilakukan forum selama 1 tahun. b. validasi data NILEM dan Potensi. uraikan cara, output, waktu, untuk melakukan validasi data PKBM di wilayah binaan. c. Profil PKBM di wilayah binaan masing-masing, uraikan cara, output dalam menghasilkan profil. d. Sarana Pendukung kegiatan forum/secretariat, uraikan rencana pengadaan sarana pendukung. e. Peningkatan mutu SDM Forum Uraikan bidang kompetensi (alasannya) dan cara melakukan peningkatan SDM forum
4.	Mekanisme Kegiatan	a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Tindaklanjut Uraikan masing-masing
5.	Rencana dan Jadwal Kegiatan program	Lampirkan rencana program forum dalam satu tahun…………..………………………….
6.	Fasilitas/sarana kegiatan	Sebutkan fasilitas/sarana yang ada dalam mendukung kegiatan forum ………………………..………………………….........
7.	Kelengkapan administrasi	Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya.

No (1)	Kegiatan (2)	Volume (3)	Harga Satuan (Rp) (4)	Jumlah (Rp) (3 x 4)
1	Penyusunan rencana kerja dan validasi data. Khusus validasi data: · Profil PKBM di wilayah binaan masing-masing · Untuk FK-PKBM Provinsi: validasi data NILEM · Untuk FK-PKBM Kab/Kota: validasi data potensi
2	Sarana Pendukung kegiatan forum/sekretariat
3	Peningkatan mutu SDM Forum: a. .... b. dst.
4	Administrasi dan Pelaporan
Jumlah

b) Rincian Rencana Penggunaan Dana

......, .................

Ketua FK-PKBM,

_______________

Nama jelas

Lampiran Proposal, antara lain:

1) Surat pernyataan lembaga/organisasi penerima dana (sesuai dengan format).

2) Salinan/fotokopi akta notaris.

3) Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga/organisasi.

4) Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/organisasi

5) Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi, dan rincian tugas pengurus.

Lampiran: 2

Contoh Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR :

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NON FORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN

LEMBAGA FK-PKBM ..........................

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN FK-PKBM TAHUN 2011

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : …………………………

NIP : …………………………

Jabatan : …………………………

Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai VI,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI Kemendiknas), dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama : …………………………

Jabatan : …………………………

Alamat : …………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga FK-PKBM ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Masyarakat (Pendidikan Keaksaraan).
Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajerial organisasi FK-PKBM.

2. Meningkatkan kualitas layanan FK-PKBM dalam melakukan pembinaan terhadap PKBM di wilayahnya.

3. Melakukan pendataan tentang keberadaan (jumlah, profil dan potensi) PKBM di seluruh Indonesia.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:

a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK, sesuai aturan yang berlaku;

b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program;

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

d. Membatalkan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PIHAK KEDUA, jika diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA;

e. Mengusulkan kepada KPPN Jakarta III untuk menghentikan pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika terjadi sesuatu hal yang diduga berpotensi merugikan negara.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:

a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan program;

b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program;

c. Memberitahukan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat;

d. Melaksanakan pendataan tentang keberadaan (jumlah dan profil) PKBM di seluruh Indonesia;

e. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Menjamin terselenggaranya program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM sesuai target yang ditentukan.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Pasal 3

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

1. Untuk melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM sesuai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Tahun 2011, Nomor ……./……-……/-/…… tanggal ………… dengan kode anggaran …………………..

3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada PIHAK KEDUA dengan transfer ke bank:

Nama Bank	:
Nomor Rekening	:
Atas Nama	:

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM, sesuai ketentuan yang tertera dalam Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM.

5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan gugatan pengembalian dana kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya disetorkan ke Kantor Kas Negara.

2. Apabila dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA ternyata ditemukan penyimpangan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Jika terdapat perselisihan atau penafsiran yang berbeda terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah/mufakat.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah/mufakat, maka penyelesaiannya diajukan melalui pengadilan negeri setempat.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran: 3

Contoh Format Penyusunan Laporan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN
A. LEMBAGA/ORGANISASI
Nama Lembaga/Organisasi :……....................….................................... Alamat Lengkap : ……..…………............................................... Nama Ketua : ...………………................................................. Nomor Telepon/Fax/HP. : ……............……….......................................
B. URAIAN KEGIATAN
No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Program/Kegiatan	………………………..…………………………. ………………………..………………………….
2.	Tujuan	1. Umum (1 paragraf) 2. Khusus a…….. b…….. d. Dst
3.	Hasil yang diharapkan	Disesuaikan acuan (lihat Bab II), uraikan secara rinci………………..………………………….
4.	Deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan	a. rencana kerja diuraikan apa yang akan dilakukan forum selama 1 tahun. b. validasi data NILEM dan Potensi. uraikan cara, output, waktu, untuk melakukan validasi data PKBM di wilayah binaan. Profil PKBM di wilayah binaan masing-masing, uraikan cara, output dalam menghasilkan profil. c. Sarana Pendukung kegiatan forum/secretariat, uraikan rencana pengadaan sarana pendukung. d. Peningkatan mutu SDM Forum Uraikan bidang kompetensi (alasannya) dan cara melakukan peningkatan SDM forum
4.	Mekanisme Kegiatan	a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Tindaklanjut Uraikan masing-masing
5.	Rencana dan Jadwal Kegiatan program	Lampirkan rencana program forum dalam satu tahun…………..………………………….
6.	Fasilitas/sarana kegiatan	Sebutkan fasilitas/sarana yang ada dalam mendukung kegiatan forum……………..………………………….........
7.	Lampiran-lampiran:	a. Rincian penggunaan dana beserta bukti/kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran/pelatihan warga belajar dan data kelulusan warga belajar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat c. Dokumen pendukung lainnya.

CONTOH FORMAT REKAPITULASI RINCIAN

PENGGUNAAN DANA DAN BUKTI SPJ

No	Perincian	Jumlah (Rp)	Bukti SPJ	Waktu
01	Pembuatan profil		Daftar dan Ttd. Penerimaan	31 Juli 2011
02	Sarana pendukung kegiatan		Nota & kwitansi	31 Juli 2011
03	Peningkatan mutu SDM forum
	a. ……….		Daftar dan Ttd. Penerimaan	30 November 2011
	b. ………………….		Nota & kwitansi	30 November 2011
	c. Dst

Lampiran: Format Topografi:

Topografi merupakan perpetaan; uraian atau keterangan (dengan peta) tentang tempat atau daerah, sebagai potensi pemberdayaan masyarakat yang telah diberdayakan maupun yang akan diberdayakan berdasarkan konsep keberaksaraan (bidang pembinaan pendidikan masyarakat).

Contoh:

1. Peta.

2. Keterangan peta.

- Dusun/desa/kecamatan

o Masyarakat tertinggal

· Penduduk berkeaksaraan

3. Kondisi dan potensi wilayah.

- Uraikan kondisi masyarakat setempat yang dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan program dan rencana lokasi program yang belum tersentuh program pembinaan pendidikan masyarakat.

- Uraikan potensi wilayah yang dapat dikembangkan oleh PKBM melalui warga belajar.

4. Jumlah masyarakat aksara dan yang berkeaksaraan.

Laki-laki = ...... Umur = ..............

Perempuan = ......... Umur = .............

5. Lembaga pemberdayaan masyarakat.

- PKBM.........

- LSM ...........

- TBM .........

- Lembaga sejenis.....................