UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
               NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :      a.    bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat    dan    berperan    mewujudkan    cita-cita

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    bahwa  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik
        Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai
        bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
        agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
        sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat

dalam        melaksanakan        pemerintahan        dan

pembangunan    menuju    masyarakat    yang    adil, makmur, dan  sejahtera;

c.     bahwa    Desa    dalam    susunan    dan    tata    cara

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

d.    bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana
        dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
        membentuk Undang-Undang tentang Desa;

Mengingat      :      Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan

Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                        dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan        :

UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
           Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas
wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan
mengurus    urusan    pemerintahan,    kepentingan
masyarakat       setempat       berdasarkan       prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang    diakui    dan    dihormati    dalam    sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.   Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam    sistem    pemerintahan    Negara    Kesatuan Republik Indonesia.

3.   Pemerintah   Desa   adalah   Kepala   Desa   atau   yang
      disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4.   Badan   Permusyawaratan   Desa   atau   yang   disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi   pemerintahan   yang   anggotanya   merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.