Saturday, September 17, 2016

TUPOKSI KEPALA KAMPUNG

TRISNO MARSA

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, untuk tugas dan wewenang Kepala Desa terdapat pada pasal 14. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang, sebagai berikut: 
  • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  •  Mengajukan rancangan peraturan desa 
  • Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD 
  • Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 
  • Membina kehidupan masyarakat desa 
  • Membina perekonomian desa 
  • Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatifMewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
  •  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 6, antara lain: 
  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahan-kan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
  • Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  • Melaksanakan kehidupan demokrasi 
  • Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 
  • Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa 
  • Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 
  • Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 
  • Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa 
  • Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 
  • Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 
  • Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa 
  • Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
  • Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 
  • Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
Selain kewajiban sebagaimana diuraikan di atas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Larangan Kepala Desa diatur  pada pasal 7 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, antara lain: 
  • Menjadi pengurus partai politik 
  • Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan 
  • Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD 
  • Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah 
  • Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan    warga atau golongan masyarakat lain 
  • Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya 
  • Menyalahgunakan wewenang 
  • Melanggar sumpah/janji jabatan

Friday, September 16, 2016

SK KIM (KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT)

TRISNO MARSA



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KAMPUNG SIDODADI
KECAMATAN PENAWARTAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG

Alamat : Jalan P. Diponegoro Kampung Sidodadi Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang KP 34595



SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)    
           KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN PENAWARTAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : …/LPMK-SDi/SK - KIM/I/2015
Tentang
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN PENAWARTAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2014

PENGURUS LPM KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN PENAWAR TAMA KABUPATEN TULANG BAWANG

MENIMBANG
:
Untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih akurat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk mewujudkan masyarakat yang Informative, komunikatif. Inovatif, berdaya dan mandiri maka perlu dibentuk Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ).



bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

MENGINGAT
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMPERHATIKAN
:
Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat untuk mengukuhkan Kepengurusan KIM Kampung Sidodadi  Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU
:
Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM) Kampung  Sidodadi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA
:
Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyelenggarakan segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penyebarluasan informasi baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun dari pemerintah kepada masyarakat
















KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus  bertanggung jawab kepada  Rapat Pengurus dan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Pengurus KIM Kampung Sidodadi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015

KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan        :
Kampung Sidodadi Kecamatan Penawartama
Pada Tanggal    :  05 Januari 2015
Pengurus LPM Kampung Sidodadi
Ketua,





REBI TRIONO





















BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KAMPUNG SIDODADI KECAMATAN PENAWARTAMA
KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada hari ini, Senin tanggal  Lima Bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kampung/Kelurahan Sidodadi Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, bahwa hasil musyawarah menetapkan untuk membentuk Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat Tahun 2015 dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :
Ketua                 :. IMAM BARQONI
Sekretaris           :   SLAMET BUDIONO
Bendahara          :   DWI SUSILO
Anggota
:
1.  TRI MULYONO
2.  ARDI MARDIONO
3.  KISWANTORO
4.  KHAMIM HENDRIYANTO
5.  SUPRIYONO


Demikian Berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus LPM  Kampung Sidodadi
Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Ketua


REBI TRIONO
Sekretaris


MISNANTO


Mengetahui,
Camat Kecamatan Penawartama,




ZAENAL ABIDIN, S.E., M.H.
   NIP 19640312 198503 1 013
Pj. Kepala Kelurahan/Kampung Sidodadi,




SUTRISNO, S.Pd.
NIP 19740621 199703 1 003



 

Tuesday, September 13, 2016

TUPOKSI KEPALA DUSUN, KEPALA SUKU, KETUA RK, KETUA RW

TRISNO MARSA


Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas, kepala dusun mempunyai fungsi:
  1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
  2. Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya
  3. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Untuk penyebutan Kepala Dusun dapat menggunakan salah satu nama dukuh dalam wilayah tersebut yang ditetapkan dengan peraturan desa, dan di Desa Senting penyebutan Kepala Dusun biasa disebut dengan Bayan. Kepala dusun harus berdomisili di wilayah yang bersangkutan.

TUPOKSI JURU TULIS KAMPUNG




Di Kampung Dwimulyo, Sekretaris Desa biasa disebut dengan Carik atau Juru Tulis Kampung. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, ketentuan mengenai sekretaris desa diatur pada pasal 9 yaitu sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu: 

  1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
  2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
  3. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
  4. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
  5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
  6. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atas nama bupati/ walikota. Dalam pemerintahan desa, sekretaris desa sebagai unsur staf dan unsur pelaksana Kepala Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan ke-masyarakatan
  2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
  3. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa 
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Selain itu, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan
  2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
  3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
  4. Penyiapan program kerja dan pelaporannya.

ALAMAT BLOG DAN GMAIL DESA DI PENAWARTAMA


DAFTAR NAMA DAN ALAMAT GMAIL DAN WEBBLOG